A.
Pendahuluan
Kesamaan utama antara politik, ekonomi dan media ada pada hubungannya dengan orang banyak. Ketiga ranah tersebut membutuhkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, yang anonim, dalam melakukan operasi-operasi rutinnya. Politik berurusan dengan ideologi, dan topik ideologi tentu saja menyangkut kehidupan sosial rakyat. Ekonomi berhubungan dengan produksi, modal (capital), distribusi dan keuntungan. Sementara media adalah jembatan antara topik atau tema yang diangkat dengan khalayak (masyarakat/rakyat) yang tersebar. Secara teoritis, ketiganya bisa berjalan dengan harmoni. Media massa bisa memediasi kegiatan ekonomi yang terkait dengan produksi dan distribusi content media yang dibutuhkan khalayak. Media juga bisa memediasi kegiatan politik dari para politisi kepada masyarakat. Dan sebaliknya, media juga bisa memediasi opini, tuntutan, atau reaksi masyarakat kepada para politisi. Media massa adalah ruang lalu lintas bagi segala macam ide-ide yang menyangkut kepentingan orang banyak.
Dalam menghadapi dunia ekonomi dan politik,
media massa tak jarang menemui kesulitan-kesulitan tersendiri. Di satu sisi,
media massa dituntut untuk melaksanakan fungsinya agar pembaca, pemirsa, atau
pendengar kian memiliki sikap kritis, kemandirian, dan kedalaman berpikir.
Namun di sisi lain, pragmatisme ekonomi memaksa media mengadopsi logika politik
praktis yang terpatri pada spektakuler, sensasional, superfisial, dan
manipulatif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kajian politik ekonomi media
mengacu pada apa yang disebutkan oleh Vincent Mosco (1996:26), bahwa; political
economy is the study of control and survival in social life. Political economy
berkaitan dengan kepemilikan media, produksi, konsumsi dan distribusi media,
kontrol-kekuasaan, relasi dengan penguasa, pengusaha, pandangan kristis
terhadap media dan hubungannya dengan rekonstruksi peradaban manusia.
B.
Hubungan Integral Media dengan Politik dan Ekonomi di Indonesia
Secara epistemologis, menemukan relasi
integral antara dimensi ekonomi dan politik dalam kerja media tentu saja
menjadi pertanyaan paling menarik. Memahami relasi integral antara sistem
ekonomi dan politik yang berkeliling dan dalam proses produksi dan distribusi
produk media. Ekonomi politik media berupaya untuk membuat media bukan hanya
sebagai pusat perhatian pokok, melainkan sebagai bagian dari suatu struktur
yang terkait dengan ekonomi dan politik. Mencermati relasi integral antara
media dengan politik dan ekonomi dalam konteks Indonesia di era pasca reformasi
dengan kasus diberlakukannya sistem media lokal pada tanggal 28 Desember 2009,
semakin terlihat industri media begitu “dominan” mempengaruhi kehidupan ekonomi
dan politik di Indonesia, bahkan berkecenderungan memunculkan berbagai
persoalan baru. Dewasa ini media massa tumbuh tidak hanya menjadi kekuatan
pengontrol kekuasaan. Media massa sendiri telah menjadi kekuatan yang yang
berpengaruh secara politik, ekonomi dan budaya. Kekuatan media massa justru
bisa menjadi ancaman demokrasi. Masih menurut Subiakto (2009:3), mengutip
Herbert J. Gans dari Columbia University, melihat adanya kondisi masyarakat
yang mengalami ketidakberdayaan (disempowerment), baik secara politik, maupun
ekonomi. Menurut analisis Gans, dewasa ini terjadi gejala ketidakpercayaan di
seluruh dunia (distrust arround the world) terhadap institusi politik.
Relasi integral antara media, politik dan
ekonomi di Indonesia pasca reformasi, di satu semakin memperkuat institusi
media massa dengan kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi praktis-pragmatis,
yang bahkan bersekutu dan menjadi bagian yang tak terpisahkan atas dasar
berbagai kepentingan relationship di antara ketiganya. Sementara di satu sisi,
relasi integral yang “strategis” itu, semakin melemahkan posisi, peran dan partisipasi
masyarakat sebagai khalayak media massa sekaligus sebagai subyek dan obyek dari
kepentingan politik dan ekonomi masyarakat dalam sistem sosial masyarakat dan
negara. Kasus diberlakukannya sistem media lokal tanggal 28 Desember 2009,
menjadi jawaban sekaligus semakin menegaskan ketidakberdayaan
khalayak/masyarakat dalam menghadapi kekuatan media massa yang telah bersekutu
dengan kepentingan politik dan ekonomi praktis-pragmatis tadi. Media massa yang
seharusnya memberikan perhatian lebih atas penguatan eksistensi nilai-nilai
kearifan lokal (local genius values), memunculkan beribu macam alasan untuk
mulai menerima dan menjalankan kebijakan sistem media lokal.
Secara politis, kebijakan ini dijalankan
untuk menjamin diversity of content, karena sepanjang stasiun televisi nasional
masih beroperasi di daerah, maka muatan siarannya hanya akan didominasi oleh
muatan dari ‘pusat’. Sementara di sisi lain, secara ekonomi diberlakukannya
undang-undang ini adalah untuk memancing hadirnya media-media baru di tingkat
lokal. Sehingga ke depan terjadi diversity of ownership. Ini akan berbeda
dengan kondisi sekarang di mana kepemilikan media televisi nampaknya hanya
dikuasai oleh sebagian kecil pemilik modal yang berbasis di pusat politik.
C.
Pola Hubungan Ideal Antara Media Dengan Politik Dan Ekonomi
Pola hubungan yang demokratis antara media
dengan politik dan ekonomi adalah pola yang paling sesuai. Tentu saja tanpa
mengabaikan perkembangan sistem politik dan ekonomi yang semakin kuat
dipengaruhi oleh iklim globalisasi dewasa ini. Pola hubungan itu tentu saja
akan dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut oleh negara di mana media
massa menjalankan aktivitasnya. Sistem ekonomi dan media massa, sebagai bagian
dari sistem politik pasti akan tergantung dan dipengaruhi oleh sistem politik
tersebut. Jika sistem politiknya demokratis, maka sistem ekonomi dan media
massa akan include di dalam sistem yang demokratis itu. Politik tetap menjadi
panglima. Politik dan aktivitasnya mempengaruhi atau akan memberikan dampak
pada banyak aspek dari institusi media, mengenai hal-hal seperti: kepemilikan,
organisasi, modal, proses seleksi dan hakekat content media. Demikian juga
dengan sistem ekonomi, juga dipengaruhi oleh kebijakan sistem politik; proses
produksi, aliran investasi modal, distribusi, keterbukaan pasar, kebutuhan
konsumen dan sebagainya, semuanya tergantung pada sistem politik. Oleh karena
itu, pola hubungan yang demokratis antara media dengan politik dan ekonomi
menjadi sesuai untuk diterapkan sebagai bagian dari sistem politik (yang
harapannya) demokratis. Pola hubungan yang demokratis terjadi keseimbangan
dalam jalinan pola hubungan antara ketiganya. Ada check and balancing: bahwa
ada kebebasan yang mengandung suatu tanggungjawab sosial, politik dan ekonomi
yang sebagai landasan kebijaksanaan dalam aktivitas operasionalnya.
D.
Beberapa Perspektif Politik Ekonomi Media
Vincent Mosco menawarkan tiga konsep, yakni: komodifikasi (commodification), spasialisasi (spatialization) dan strukturasi (structuration) (Mosco, 1996:139).
·
Komodifikasi, berhubungan dengan bagaimana proses transformasi barang dan jasa
beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di
pasar. Memang terasa aneh, karena produk media umumnya adalah berupa informasi
dan hiburan. Sementara kedua jenis produk tersebut tidak dapat diukur seperti
halnya barang bergerak dalam ukuranukuran ekonomi konvensional. Aspek
tangibility-nya akan relatif berbeda dengan ‘barang’ dan jasa lain. Kendati
keterukuran tersebut dapat dirasakan secara fisikal, tetap saja produk media
menjadi barang dagangan yang dapat dipertukarkan dan bernilai ekonomis. Sebagai
contoh dalam lingkup kelembagaan, awak media dilibatkan untuk memproduksi dan
mendistribusikannya ke konsumen yang beragam. Boleh jadi konsumen itu adalah
khalayak pembaca media cetak, penonton televisi, pendengar radio, bahkan negara
sekalipun yang mempunyai kepentingan dengannya. Nilai tambahnya akan sangat
ditentukan oleh sejauh mana produk media memenuhi kebutuhan individual maupun
sosial.
·
Spasialisasi, berkaitan dengan sejauh mana media mampu menyajikan produknya di
depan pembaca dalam batasan ruang dan waktu. Pada aras ini maka struktur kelembagaan
media menentukan perannya di dalam memenuhi jaringan dan kecepatan penyampaian
produk media di hadapan khalayak. Lembaga-lembaga ini diatur secara politis
untuk menghindari terjadinya kepemilikan yang sangat besar dan menyebabkan
terjadinya monopoli produk media. Sebagai contoh diterbitkannya UU Penyiaran No
32 tahun 2002 merupakan satu bentuk campur tangan politik untuk meniadakan
monopoli informasi dan kepemilikan modal. Undang-undang ini juga mensyaratkan
agar ke depan tidak ada lagi televisi nasional yang siaran di daerah sebelum
berjaringan dengan stasiun televisi lokal. Secara politis, kebijakan ini
dijalankan untuk menjamin diversity of content, karena sepanjang stasiun
televisi nasional masih beroperasi di daerah, maka muatan siarannya hanya akan
didominasi oleh muatan dari ‘pusat’. Sementara di sisi lain, secara ekonomi
diberlakukannya undang-undang ini adalah untuk memancing hadirnya media-media
baru di tingkat lokal. Sehingga ke depan terjadi diversity of ownership. Ini
akan berbeda dengan kondisi sekarang dimana kepemilikan media televisi
nampaknya hanya dikuasai oleh sebagian kecil pemilik modal yang berbasis di
pusat politik.
·
Strukturasi, berkaitan dengan relasi ide antaragen masyarakat, proses sosial
dan praktik sosial dalam analisis struktur. Sebagai contoh strukturasi
digambarkan sebagai proses di mana struktur sosial saling ditegakkan oleh para
agen sosial, dan bahkan masing masing bagian dari struktur mampu bertindak
melayani bagian yang lain. Media semestinya dilihat secara lebih holistik,
karena produksi, distribusi dan konsumsi media berada dalam sebuah lingkungan
sosial, ekonomi dan politik yang strukturnya saling mempengaruhi. Boleh jadi
media kemudian mengambil peran di dalam mendominasi isi pesan dan melegitimasi
kelas dominan. Pemilik modal bisa mengambil keuntungan atas preferensinya
terhadap komodifikasi produk media. Pada aras inilah maka sesungguhnya
perbincangan mengenai ideologi, kepentingan kekuasaan mendapat tempat. Dalam
sudut pandang Marxis, preferensi pemilik modal memampukan lembaga media
mengambil peran sebagai penyebar kesadaran palsu yang menina bobokan khalaya
atau media dapat digunakan untuk melancarkan hegemoni dengan menutupi atau
merepresentasikan kepentingan kelas berkuasa. Pada wilayah terakhir ini,
produksi teks hakikatnya merupakan bentuk latent dari kekuasaan yang bekerja
dalam lembaga media.
Kesimpulan
Ekonomi politik media memang telah
menjadi fenomena baru dalam indutri media di Indonesia pasca reformasi. Di mana
sistem media berkorelasi dengan sistem sosial, politik dan ekonomi. Sistem
media massa mempunyai korelasi terhadap sistem sosial, politik yang berlaku di
negara di mana media beroperasi. Kendali politik dan ekonomi selalu menjadi
faktor signifikan yang berpengaruh terhadap operasi media. Sementara
kepentingan politik dan pasar sama-sama mengedepan, maka penonton atau konsumen
media dalam hal ini menjadi target
empuk sekaligus komoditas idustri media. Namun komersialisasi industri media
massa mengandung berbagai kelemahan, bahkan bisa menjadi kontra produktif bagi
kapitalis. Kelemahan itu antara lain: pertama, para kapitalis media memang
telah berusaha maksimal untuk mengurangi resiko usaha. Sebagian besar pasar
yang ada cenderung membentuk kekuatan oligopolistik, di mana beberapa indusri
media justru menciptakan serangkaian hambatan yang menutup peluang bagi
pendatang baru. Pada sisi penekanan harga, produksi dan keuntungan kekuatan
oligopolistik yang ada jusru mengarah pada pembentukan monopoli yang akhirnya
malah sangat menjauh dari mitos “pasar yang penuh persaingan”. Kedua, industri
media lebih berorientasi pada pemenuhan keinginan pasar sesuai dengan kriteria
apa yang paling secara ekonomi dan politik bagi para pemilik modal. Oleh karena
itu, pasar tidak akan mengatasi konsekuensi-konsekuensi paket yang diproduksi. Memang
tidak dapat diabaikan banyak produk media yang positif, namun banyak pula
produk media yang bersifat dangkal dan tidak sesuai dengan konteks budaya,
hanya karena persoalan pesanan misalnya.
Daftar
Pustaka
Mosco, Vincent. The Political Economy of Communication: Rethinking
and Renewal. 1996. London: Sage Publications
Subiakto, Henry. 2009. Membangun Masyarakat Cerdas dengan Media Massa
Nasional yang Sehat (Makalah). Disampaikan dalam Kuliah Tamu di Magister Ilmu Komunikasi
Universitas Mercu Buana Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2009.
Alfani, Hendra. 2014. PERSPEKTIF KRITIS EKONOMI POLITIK MEDIA
Konglomerasi, Regulasi Dan Ideologi. Jurnal Ilmu Komunikasi 2. no. 2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar